Didalam RUU Cipta Kerja pemerintah menghilangkan ketentuan izin lingkungan. Sebagai gantinya, pemerintah membuat ketentuan yang disebut persetujuan lingkungan agar persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan menjadi lebih sederhana.”Izin lingkungan dihilangkan, diganti perizinan berusaha,” kata Direktur Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Februari 2020.Pada Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomot 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin ini merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.
Didalam RUU Cipta Kerja Pasal 23 angka 19 disebutkan bahwa izin ini dicabut, izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan. Apabila usaha dan atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. “Ketentuan Pasal 40 dihapus,”Kritik di sampaikan oleh anggota komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Kardaya Warnika mempertanyakan ketentuan ini. Dia mengatakan dihapuskannya rezim izin ini akan memperparah kerusakan lingkungan di Indonesia. Padahal ketika masih ada izin lingkungan pun, kata Kardaya, kerusakan lingkungan sudah sangat banyak.
“Dengan RUU Cipta Kerja ini perusahaan pertambangan ingin lari dari tanggung jawab. Di dunia, mungkin hanya di Indonesia kegiatan pertambangan tidak perlu izin lingkungan,” Ujar Kardaya Warnika.
Pemerintah Pertimbangkan PenghapusanÂ
Pemerintahan suatu negara sering kali berada dalam posisi untuk mempertimbangkan kebijakan baru yang dapat berdampak luas pada berbagai sektor masyarakat. Salah satu pertimbangan terbaru yang menarik perhatian adalah kemungkinan penghapusan izin ini oleh pemerintah. Izin lingkungan adalah persetujuan resmi yang dikeluarkan untuk proyek atau kegiatan yang berpotensi mempengaruhi lingkungan. Keputusan untuk menghapus izin ini memiliki dampak yang kompleks dan beragam, dengan argumen yang mendukung serta kekhawatiran yang perlu diatasi.
Argumen Pro Penghapusan Izin Lingkungan
- Pemangkasan Birokrasi: Penghapusan izin ini dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu. Hal ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah proses perizinan.
- Stimulasi Ekonomi: Dengan menghilangkan hambatan perizinan, proyek-proyek pembangunan dapat dimulai lebih cepat, menciptakan peluang kerja, meningkatkan produksi, dan mendorong investasi sektor swasta.
- Inovasi Teknologi: Beberapa proyek inovatif dan teknologi ramah lingkungan mungkin terhambat oleh proses izin yang rumit. Penghapusan izin dapat merangsang adopsi teknologi hijau.
- Efisiensi Riset dan Pengembangan: Tanpa kendala izin lingkungan yang ketat, perusahaan dapat lebih mudah melakukan riset dan pengembangan untuk solusi lingkungan yang lebih baik.
Kekhawatiran Terhadap Penghapusan Izin Lingkungan
- Dampak Lingkungan: Penghapusan izin ini berpotensi membuka pintu bagi kegiatan yang merusak lingkungan, seperti penebangan liar, limbah berbahaya, atau polusi udara.
- Kehilangan Perlindungan: Izin ini berfungsi sebagai alat perlindungan bagi lingkungan dan komunitas terhadap proyek yang memiliki dampak negatif. Penghapusan dapat mengurangi kendali terhadap kerusakan lingkungan.
- Ketidakpastian Hukum: Penghapusan izin ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi perusahaan dan masyarakat, karena tanggung jawab lingkungan mereka mungkin menjadi lebih kabur.
- Ketidaksetaraan Dampak: Penghapusan izin ini dapat mengarah pada ketidaksetaraan dampak, dengan komunitas yang rentan lebih menderita dari dampak negatif proyek-proyek yang tidak diatur.
Solusi Potensial untuk Mengatasi Kekhawatiran Izin Lingkungan
Jika pemerintah benar-benar mengambil langkah untuk menghapus izin lingkungan, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi potensi dampak negatif:
- Peningkatan Regulasi Alternatif: Pemerintah dapat menggantikan izin ini dengan regulasi alternatif yang memastikan proyek-proyek tetap mematuhi standar lingkungan yang ketat.
- Transparansi dan Partisipasi Publik: Memastikan bahwa keputusan untuk menghapus izin ini didasarkan pada keterlibatan masyarakat yang lebih luas, termasuk pemangku kepentingan dan ahli lingkungan.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Ketat: Jika izin inidihapus, pemerintah perlu memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah pelanggaran lingkungan.
- Pengembangan Panduan Praktik Terbaik: Membantu perusahaan dan pengembang dalam mengadopsi praktik terbaik yang mendukung lingkungan meskipun tanpa izin lingkungan.
Kesimpulan
Keputusan untuk menghapus izin lingkungan adalah langkah kontroversial yang membutuhkan pertimbangan matang dan analisis dampak yang komprehensif. Memperhatikan implikasi positif dan negatif, serta mengambil tindakan untuk memitigasi risiko, menjadi kunci dalam membuat keputusan ini. Fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus dijaga untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
(Jangan lupa untuk baca artikel menarik lainnya : Prosedur Izin Reklame)