Izin Yang Diperlukan Developer Dalam Mendirikan Bangunan

Izin Yang Diperlukan Developer Dalam Mendirikan Bangunan

Untuk mendirikan bangunan baik itu gedung, apartemen, atau membuat perumahan, developer sebagai pihak pengembang diharuskan memiliki berbagai izin ini. Pengurusan izin ini membutuhkan serangkaian prosedur yang cukup panjang.

Nah kali ini kita akan membahas izin apa sajakah yang harus di urus atau dimiliki oleh developer untuk mendirikan bangunan. Mari simak pembahasan berikut.

Izin Yang Diperlukan Developer Dalam Mendirikan Bangunan

1. Izin Prinsip

Ini merupakan perizinan yang harus didapat oleh setiap orang atau badan hukum yang hendak menggunakan ruang untuk tempat usaha skala besar. Izin prinsip ini dikeluarkan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Sebelum memperoleh izin ini, pihak developer wajib menyampaikan proposal, yang mana proposal tersebut akan diuji oleh Bappeda dalam sebuah sidang.

Biasanya, komisi terkait dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kelurahan, kecamatan, serta tokoh masyarakat seringkali diundang untuk menghadiri sidang.

2. IPPT

IPPT merupakan singkatan dari Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. IPPT ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terdapat di dalam izin prinsip.

Di dalam IPPT ini juga memuat penggunaan tanah dari pekarangan menjadi perumahan.

3. Izin Site Plan

Izin site plan atau pengesahan site plan merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan dalam izin prinsip. Site plan yang telah dirancang oleh developer dalam perencanaan lahan, wajib disahkan oleh lembaga terkait.

4. Izin Pell Banjir

Izin Pell Banjir ini berkaitan dengan rekomendasi ketinggian kawasan dari rata-rata titik tertinggi banjir di suatu daerah. Izin ini juga dikeluarkan oleh Dinas Kimpraswil.

Tujuan izin ini adalah agar bangunan yang hendak dibangun terbebas dari banjir.

5. Izin Pengeringan

Izin ini khusus diperlukan apabila lokasi pengembangan bersertifikat sawah.

Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Izin pengerinan ini adalah Dinas Pertanian setempat.

6. Izin AMDAL

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Izin AMDAL ini diperlukan karena pada dasarnya setiap aktivitas pembangunan akan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar.

7. Izin KKOP

Izin ini diperlukan apabila developer akan membangun properti yang lokasi dibangunnya bangunan tersebut berdekatan dengan landasan udara pesawat terbang atau bandara.

Izin KKOP atau Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ini dikeluarkan oleh pengelola bandara setempat.

8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Muara dari semua perizinan yang telah durus di atas adalah diterbitkannya IMB atau Izin Mendirikan Bangunan.

Ada dua jenis IMB yakni IMB induk dan IMB pecah.

IMB induk adalah IMB yang dikeluarkan untuk pemilik lahan induk, sedangkan IMB pecah adalah IMB yang sudah diatasnamakan konsumen.

IMB dikeluarkan oleh Dinas Kimpraswil atau Dinas Cipta Karya atau bisa juga dikeluarkan oleh dinas satu atap, bahkan pihak kelurahan atau kecamatan setempat juga berwenang.

Nah itulah izin-izin yang diperlukan developer dalam mendirikan bangunan. Semoga bermanfaat!