Bagi pemilik bangunan dan developer, PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung adalah salah satu izin utama yang perlu dipikirkan saat merencanakan bangunan. Artikel ini merangkum apa itu PBG, apa saja cakupannya, dokumen yang biasanya disiapkan, dan bagaimana kaitannya dengan dokumen tata ruang seperti KRK dan PKKPR.

Apa itu PBG

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis. Dengan kata lain, PBG menyatakan bahwa rencana bangunan sudah sesuai aturan teknis dan tata ruang.

PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jadi, bila Anda masih mendengar istilah IMB saat membicarakan rencana bangunan, izin yang kini diurus adalah PBG.

Perhatikan juga cakupannya. PBG tidak hanya untuk bangunan baru. Mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung juga termasuk di dalamnya.

Diurus sebelum konstruksi

Dokumen rencana teknis diajukan untuk memperoleh PBG sebelum konstruksi dilaksanakan. Karena itu, PBG sebaiknya masuk jadwal perencanaan sejak awal, bukan setelah pekerjaan di lapangan dimulai.

Prosesnya meliputi konsultasi perencanaan melalui SIMBG, lalu penerbitan. Dokumen rencana teknis diperiksa oleh:

  • Tim Penilai Teknis, untuk rumah tinggal
  • Tim Profesi Ahli, untuk bangunan lainnya

Pemeriksaan standar teknis dilakukan atas dokumen rencana arsitektur, lalu dokumen rencana struktur dan MEP. Gambar-gambar ini dapat disiapkan lewat layanan Gambar PBG & SLF.

Dokumen yang biasanya disiapkan

Berikut kelompok dokumen yang umumnya diminta untuk PBG. Syarat dan prosedur bisa berbeda menurut dinas dan daerah setempat, jadi daftar akhirnya mengikuti ketentuan di lokasi bangunan.

  • Data pemohon: KTP atau KITAS untuk perorangan. Untuk badan hukum: KTP dan NPWP direktur, akta pendirian, SK Kemenkumham, NIB, dan NPWP perusahaan.
  • Tanah: sertifikat tanah, surat perjanjian pemanfaatan tanah bila tanah bukan milik pemohon, gambar batas tanah dan bangunan yang sudah ada, serta PBB dan bukti lunasnya.
  • Tata ruang dan lingkungan: KKPR atau KRK, serta SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL, sesuai proyek.
  • Teknis: gambar arsitektur, struktur, dan MEP; perhitungan teknis; spesifikasi teknis; gambar dan informasi hasil penyelidikan tanah (sondir); serta data penyedia jasa perencana atau arsitek berlisensi, beserta SKK bila diminta dinas.
  • Bila ada bagian bangunan yang dialihkan: dokumen pertelaan.

Kaitannya dengan KRK dan PKKPR

PBG menilai rencana bangunannya. KRK dan PKKPR menyangkut lokasinya, sehingga keduanya sebaiknya dicek sebelum gambar rencana disusun.

KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan pemerintah kabupaten/kota pada lokasi tertentu. Isinya antara lain:

  • Fungsi bangunan yang boleh dibangun di lokasi
  • Ketinggian maksimum bangunan
  • Garis sempadan dan jarak bebas minimum
  • KDB, KLB, dan KDH yang diizinkan

Karena PBG menyatakan rencana bangunan sesuai aturan tata ruang, gambar rencana perlu mengikuti batas-batas ini sejak awal.

PKKPR adalah izin dasar tata ruang dari OSS yang memastikan rencana kegiatan atau usaha sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Untuk kegiatan usaha, PKKPR diberikan bila RDTR di lokasi belum tersedia. Bila lokasi sesuai dengan RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS, Konfirmasi KKPR terbit otomatis.

Daftar dokumen PBG mencantumkan KKPR atau KRK. Mana yang dipakai perlu dicek menurut jenis kegiatan dan lokasi bangunan Anda.

Sedang merencanakan bangunan dan belum yakin dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk PBG? Konsultasi dengan tim ahli kami gratis. Ceritakan jenis bangunan, lokasi, dan luasnya, lalu tim kami membantu memastikan dokumen yang dibutuhkan.